Medan – Seorang pria berinisial AW yang diduga merupakan bandar narkoba, dikabarkan dilepaskan tanpa proses hukum yang jelas setelah ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tenggara dalam operasi pengembangan kasus di Kota Medan pada Juli 2025.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa AW diamankan di kawasan Medan Johor. Ia disebut sebagai bagian dari jaringan pengedar sabu lintas provinsi yang memasok wilayah Aceh–Sumatera Utara.
Namun, penangkapan tersebut justru menuai tanda tanya besar. Pasalnya, tak lama setelah ditangkap, AW dikabarkan tidak diproses secara hukum sebagaimana mestinya. Ia malah diduga dilepaskan tanpa adanya berita acara pemeriksaan yang lengkap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikutip dari Posmetro Medan, AW awalnya dibawa ke sebuah hotel di kawasan Kesawan, Medan Barat, bukannya ke kantor polisi. Sumber internal menyebut, saat itu operasi dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Aceh Tenggara, Iptu Yose Rizaldi.
AW juga disebut sempat dilarikan ke RS Bhayangkara Medan oleh petugas, dengan alasan mengalami sakit mendadak. Namun setelah itu, bukannya diproses hukum, ia justru dilepas oleh petugas.
“Setiap penangkapan terhadap pelaku kasus narkoba harus disertai dengan berita acara resmi dan pelimpahan ke kejaksaan,” ujar sumber tersebut kepada wartawan, Sabtu (19/10/2025). “Jika tidak ada tindak lanjut, hal ini bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.”
Tindakan ini diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, penyalahgunaan wewenang oleh aparat juga bisa dikenai sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 421 KUHP dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pengamat hukum Dr. Hermansyah, S.H., M.H., menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, dalam kasus narkotika, aparat harus bersikap tegas dan transparan. “Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jika ada oknum yang bermain, maka harus ditindak tegas karena hal ini menyangkut masa depan bangsa,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Polres Aceh Tenggara terkait kasus tersebut. Sementara itu, desakan dari masyarakat agar Divisi Propam Mabes Polri dan Propam Polda Aceh segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan terus bergema.
Seorang aktivis antinarkoba di Medan mengatakan bahwa bila memang benar terjadi praktik “tangkap lepas”, maka pihak terkait harus diusut tuntas. “Jangan ada ruang negosiasi dalam penegakan hukum, apalagi dalam kasus narkoba,” ujarnya.
Kasus ini menambah panjang daftar dugaan pelepasan tersangka yang tidak disertai proses hukum. Publik menantikan kejelasan dan ketegasan sikap dari aparat, agar tidak muncul prasangka bahwa hukum bisa dibeli. (TIM)
