YLBH CNI: PT BSI dan BPN Batu Bara diperlambat pembangunan koperasi merah putih

REDAKSI BATU BARA

- Redaksi

Sabtu, 4 April 2026 - 23:40 WIB

5050 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batu Bara – 04 April 2026, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Cakra Nusantara Indonesia (CNI) Khairul Abdi Silalahi, S.H, M.H menilai PT Buana Sawit Indah (BSI) telah memperlambat proses pembangunan Koperasi Merah Putih di Desa Mekar Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara. Menurutnya, upaya untuk mewujudkan program koperasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut mengalami hambatan dari pihak perusahaan perkebunan.

Padahal sebelumnya pihak terkait telah mengundang Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Perwakilan Batu Bara untuk mengikuti rapat koordinasi di Kantor Desa Mekar Baru. Rapat tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan koperasi. Khairul menyampaikan bahwa pihaknya berharap rapat tersebut dapat menjadi titik temu untuk mempercepat proses pengurusan dokumen tanah.

Selain menilai PT BSI lambat merespons, Khairul juga mengkritik kinerja Kepala BPN Perwakilan Batu Bara yang dinilai lambat dalam menangani proses tanah tersebut. Ia menegaskan bahwa tanah yang akan digunakan untuk pembangunan koperasi berada di luar wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan. “Ada apa dengan Kepala BPN Perwakilan Batu Bara? Apakah tidak mendukung program dari pemerintah?” ujarnya dengan menyoroti pentingnya dukungan instansi terkait terhadap program pembangunan masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Khairul juga menjelaskan bahwa HGU adalah Hak Guna Usaha yang memberikan hak untuk mengelola tanah dalam jangka waktu tertentu, bukan berarti perusahaan memiliki hak milik atau menguasai tanah secara mutlak. Menurutnya, konsep hukum ini perlu dipahami dengan jelas oleh semua pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menghambat program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kalau ada program dari pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka pihak perkebunan harus mendukung sepenuhnya. Tidak ada alasan untuk menghambat atau memperlambat proses yang jelas-jelas bermanfaat bagi banyak orang,” tegas Khairul. Ia berharap pihak PT BSI dan BPN Perwakilan Batu Bara dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga pembangunan koperasi dapat segera terlaksana. (tim media)

Berita Terkait

PERSIB Buka Piala Presiden 2026 dengan Kemenangan
Profesor Sutan Nasomal Sangat Mengapresiasi Penertiban Bangunan Lahan Melanggar Peruntukan Namun Jangan Lupakan Isi Perut Nasib Korbannya Di Jawa Barat
Polres Batu Bara Dorong Penjualan Hasil Panen Jagung Kelompok Tani ke Bulog Asahan – Total Sampai Saat Ini Capai 189,767 Ton
Klarifikasi Keluarga: Tuduhan Kalapas Labuhan Ruku dan Ka KPLP minta uang kepada almarhum Fanny Ismail Peranginangin tidak benar
Panen Raya Jagung di Kebun SAE, Lapas Kupang Sulap Lahan Batu Karang Jadi Simbol Ketahanan Pangan NTT
Satgaswil Kalteng Gaungkan Pencegahan Paham IRET dan Bahaya Paham Kekerasan di Kalteng Expo HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah
Lahan Kosong di Desa Sikak Kini Produktif, Polsek Cerenti Pimpin Tanam Jagung Bersama Warga
Satresnarkoba Polres Batu Bara kembali Ungkap Kasus Peredaran Shabu dalam ops antik Toba 2026.

Berita Terkait

Minggu, 26 Juli 2026 - 01:15 WIB

Prof DR Sutan Nasomal : Bijaksana Mengartikan Londo Ireng Sangat Penting Karena Semua Itu Adalah Saksi Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 - 18:02 WIB

Tanpa Rompi, Tanpa Borgol, Eks Jampidsus Jadi Sorotan: PW GP Al Washliyah Desak Transparansi

Jumat, 24 Juli 2026 - 16:41 WIB

Pesan dari Kalimantan Menggema hingga Jakarta, PW GP Al Washliyah DKI: Lagu ‘Teruslah Melangkah’ Mayjen TNI Krido Pramono Bangkitkan Semangat Generasi Muda Berkarya

Selasa, 21 Juli 2026 - 22:53 WIB

Berani lawan Judol dan Pinjol, DPR RI Yasonna H. Laoly Diteror Puluhan Telepon Misterius, PW GP Al Washliyah Desak Kemkomdigi Usut Tuntas

Senin, 20 Juli 2026 - 20:48 WIB

DPP LPPI: Publik Berhak Tahu Siapa yang Mengatur Konferensi Pers Hotman di Gedung Kejagung

Senin, 20 Juli 2026 - 18:02 WIB

Pernyataan Hotman Sebut Kapolri Harus Izin Presiden untuk Tetapkan Tersangka, DPP LPPI : Sangat Menyesatkan

Kamis, 11 Juni 2026 - 04:56 WIB

Prof Sutan Nasomal : Presiden RI Harus Sadar Total Hak Hidup Dan Mati “Sedang Di Jadikan Judi Elit Global”

Selasa, 9 Juni 2026 - 03:20 WIB

Profesor Sutan Nasomal Pahlawan TBA Basuni Kota Hujan Bogor Dan Pahlawan di Nusantara Presiden Data Ulang Tercecer, Agar Adil Pejuang Mendapatkan Haknya

Berita Terbaru