PPWI Kecam Keras Pencabutan Izin Liputan Jurnalis CNN: Tanda-Tanda Kebangkitan Rezim Otoriter di Bawah Pemerintahan Prabowo

AGARA NOW

- Redaksi

Senin, 29 September 2025 - 03:53 WIB

50313 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Kebebasan pers kembali diguncang. Kali ini, kegaduhan datang dari Istana sendiri. Seorang jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, dicabut kartu liputannya oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden hanya karena menjalankan tugas: bertanya. Dan pertanyaannya pun bukan sembarangan—ia mempertanyakan tanggung jawab negara atas keracunan massal siswa-siswa sekolah akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dipelopori Badan Gizi Nasional. Tapi alih-alih dijawab dengan transparansi dan komitmen publik, pertanyaan itu berujung pada pembungkaman.

Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) tak tinggal diam. Lewat pernyataan keras yang dikirimkan ke berbagai media hari ini, Minggu (28/09), Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, mengecam tajam tindakan represif tersebut. Ia bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memecat Kepala BPMI Setpres—pejabat yang, menurut Lalengke, telah dengan terang-terangan melanggar prinsip dasar demokrasi.

“Ini bukan sekadar pelanggaran etika birokrasi. Ini kriminal. Mencabut izin liputan dengan alasan karena jurnalis mengajukan pertanyaan adalah pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pelakunya bisa dijebloskan ke penjara selama dua tahun,” tegas alumnus Lemhannas RI itu dalam pernyataannya, menyindir bahwa rezim saat ini mulai bermain dengan api zaman Orde Baru.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Insiden itu terjadi dalam sesi doorstop di Bandara Halim Perdanakusuma, saat Prabowo baru saja tiba dari lawatan luar negeri. Diana menanyakan langkah konkret Presiden terkait peningkatan kasus keracunan yang menyeret program unggulan pemerintah itu. Jawaban diplomatis pun dilontarkan oleh Prabowo, yang menyebut akan memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana untuk evaluasi. Namun hanya berselang beberapa jam, BPMI secara sepihak dan diam-diam mencabut akses liputan wartawan tersebut.

Langkah otoriter ini langsung mendapat sorotan dari berbagai sudut. Lembaga pers seperti AJI, IJTI, dan LBH Pers dalam pernyataan resminya menyebut tindakan itu sebagai bentuk terang-terangan pelecehan hukum dan pembungkaman kebebasan berekspresi. Sebuah indikasi mengerikan dari arah pemerintahan baru yang belum genap setahun berjalan.

Wilson Lalengke lebih jauh memperingatkan bahwa jika Presiden Prabowo tidak segera bertindak, masyarakat dengan sendirinya akan membuat penilaian: bahwa negara sedang kembali ke dalam terowongan gelap masa lalu. “Jika Presiden menolak memecat pejabat pelaku pelanggaran ini, berarti kita patut curiga bahwa pemerintahan ini sedang menjalankan taktik represif era Orde Baru. Hari ini kartu pers dicabut. Besok mungkin mikrofon disumpal. Lusa, ruang redaksi diserbu,” ujarnya.

Tak hanya serangan terhadap jurnalis, Lalengke menekankan bahwa tindakan BPMI adalah tamparan bagi rakyat luas. “Ini bukan semata-mata soal jurnalis CNN. Ini soal rakyat Indonesia yang diperdaya lewat pembungkaman sistematis. Membungkam wartawan sama saja dengan membungkam suara publik. Ini bukan republik jika kita tidak lagi bisa bertanya,” tegasnya lantang.

Konstitusi menjamin—dan negara seharusnya menghormati—hak setiap warga untuk mendapatkan informasi dan menyuarakan pertanyaan. Pasal 28F UUD 1945 tidak mengenal pengecualian untuk pertanyaan yang tidak menyenangkan. Dalam negara demokrasi, pertanyaan kritis bukan ancaman, melainkan kewajiban.

Kini bola panas ada di tangan Presiden Prabowo. Akankah ia berdiri di sisi kebebasan pers dan prinsip demokrasi yang ia sumpahi untuk bela, atau membiarkan insiden ini menjadi titik awal kemunduran sipil? Mata publik tak akan berpaling. Sejarah sedang merekam.

Berita Terkait

Agus Flores Imbau Wartawan Fast Respon se-Indonesia Kawal Penegakan Hukum Dan Pantau Kejahatan Ilegal
Menko Pangan Zulkifli Hasan Dipastikan Buka Rakernas III PJS di Batam
Menteri Agus Andrianto Resmi Buka Mubes ke-6 Pujakesuma, Dorong Kolaborasi Ketahanan Pangan dan Pelestarian Budaya
Prof DR Sutan Nasomal : Bijaksana Mengartikan Londo Ireng Sangat Penting Karena Semua Itu Adalah Saksi Sejarah
Tanpa Rompi, Tanpa Borgol, Eks Jampidsus Jadi Sorotan: PW GP Al Washliyah Desak Transparansi
Pesan dari Kalimantan Menggema hingga Jakarta, PW GP Al Washliyah DKI: Lagu ‘Teruslah Melangkah’ Mayjen TNI Krido Pramono Bangkitkan Semangat Generasi Muda Berkarya
Berani lawan Judol dan Pinjol, DPR RI Yasonna H. Laoly Diteror Puluhan Telepon Misterius, PW GP Al Washliyah Desak Kemkomdigi Usut Tuntas
DPP LPPI: Publik Berhak Tahu Siapa yang Mengatur Konferensi Pers Hotman di Gedung Kejagung

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 02:19 WIB

BPK: RSUD Gayo Lues Gagal Jaga Pendapatan Retribusi, Haruskah Masyarakat Gayo Lues yang Menanggung Akibat Pelayanan RSUD Gayo Lues yang Menyusut?

Sabtu, 14 November 2026 - 01:10 WIB

BPK Sudah Peringatkan Lewat LHP untuk Gayo Lues, Mengapa Pengelolaan Gaji ASN Gayo Lues Masih Berjalan Tanpa Pengawasan yang Menggigit?

Minggu, 8 November 2026 - 22:39 WIB

Warga Desak Mabes Polri Turun ke Gayo Lues, Pembalakan Liar di Hulu Pining Harus Dibongkar Sampai ke Akarnya

Minggu, 8 November 2026 - 17:39 WIB

Banjir Bandang Terus Berulang di Pining Gayo Lues, Warga Minta Pemerintah Pusat dan Provinsi Cari Solusi Jangka Panjang

Minggu, 8 November 2026 - 13:49 WIB

Sungai Pintu Rime Meluap Usai Hujan Lebat, Banjir Bandang Terjang Pertik Pining dan Tinggalkan Tumpukan Kayu Serta Lumpur di Permukiman

Minggu, 8 November 2026 - 12:50 WIB

Progres Pembukaan Jalan TMMD ke-130 di Kodim 0113/Gayo Lues Capai 90 Persen Persen

Senin, 2 November 2026 - 21:20 WIB

Quick Response Personel Batalyon D Pelopor Bersama Masyarakat Padamkan Kebakaran Rumah di Gayo Lues

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 03:48 WIB

Sudah Hampir Setahun Pasca Bencana BNPB Pusat belum bayarkan Sewa alat Ke Pengusaha Lokal di Gayo Lues

Berita Terbaru