Dari Pesisir ke Pusat Pemerintahan, Nelayan Desak Pemerintah Hapus PBB Laut

AGARA NOW

- Redaksi

Senin, 29 September 2025 - 01:22 WIB

5094 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Suara dari pesisir nusantara menggema ke jantung pemerintahan Republik Indonesia. Pada Jumat (26/9/2025), Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) secara resmi menyerahkan 14 poin tuntutan kepada Kantor Sekretariat Negara. Aspirasi ini merupakan hasil dari Rembug Nelayan Nasional dan ditujukan langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.

Ketua Umum SNI, Hadi Sutrisno, menyampaikan bahwa perjuangan ini mewakili kepentingan nelayan dari berbagai wilayah tanah air, mulai dari pesisir Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi.

“Ini bukan hanya aspirasi wilayah tertentu, melainkan hasil rembuk nasional dari barat sampai timur Indonesia. Kami ingin Presiden mendengar langsung jeritan hati para nelayan,” ujar Hadi Sutrisno saat memberikan keterangan kepada media, Minggu (28/9/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu pokok utama yang diangkat adalah keberatan nelayan terhadap kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) laut. Menurut SNI, kebijakan tersebut justru semakin memberatkan kehidupan nelayan kecil yang selama ini sudah terbebani berbagai pungutan dan biaya operasional.

“Kami menolak. PBB laut hanya menjadi beban tambahan. Nelayan sudah cukup sulit untuk bertahan hidup dengan kondisi yang ada,” lanjut Hadi.

Selain PBB laut, kebijakan naturalisasi kapal asing juga menjadi perhatian serius dalam tuntutan tersebut. SNI menilai kebijakan itu dapat mengancam ruang hidup dan penghidupan para nelayan lokal yang selama ini menggantungkan hidupnya dari laut.

“Kami sangat khawatir. Naturaliasi kapal asing bisa mengikis hak nelayan kecil atas lautnya sendiri. Laut Indonesia harus untuk rakyat Indonesia, bukan untuk asing,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan SNI diterima oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan menampung dan meneruskan aspirasi tersebut kepada Presiden RI.

“Kami memahami bahwa ini adalah suara dari masyarakat pesisir. Tentu akan kami teruskan kepada Bapak Presiden. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti dengan seksama,” kata Juri dalam pertemuan bersama perwakilan SNI.

Aksi yang digelar secara damai ini dimaknai sebagai bentuk komitmen nelayan dalam memperjuangkan keberlanjutan hidup mereka serta perbaikan tata kelola sektor kelautan dan perikanan nasional. SNI menyebut, tuntutan yang disampaikan mencakup berbagai aspek mulai dari kesejahteraan, perlindungan hukum, hingga kedaulatan pengelolaan sumber daya perairan Indonesia.

Bukan sekadar unjuk rasa, kehadiran para nelayan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional harus menyentuh semua lapisan, termasuk masyarakat yang hidup dari hasil laut. Aspirasi mereka kini berada di tangan pemerintah pusat, dan publik menanti langkah konkret Presiden Prabowo untuk mengakomodasi suara yang lahir dari gelombang kehidupan pesisir. (*)

Berita Terkait

Agus Flores Imbau Wartawan Fast Respon se-Indonesia Kawal Penegakan Hukum Dan Pantau Kejahatan Ilegal
Menko Pangan Zulkifli Hasan Dipastikan Buka Rakernas III PJS di Batam
Menteri Agus Andrianto Resmi Buka Mubes ke-6 Pujakesuma, Dorong Kolaborasi Ketahanan Pangan dan Pelestarian Budaya
Prof DR Sutan Nasomal : Bijaksana Mengartikan Londo Ireng Sangat Penting Karena Semua Itu Adalah Saksi Sejarah
Tanpa Rompi, Tanpa Borgol, Eks Jampidsus Jadi Sorotan: PW GP Al Washliyah Desak Transparansi
Pesan dari Kalimantan Menggema hingga Jakarta, PW GP Al Washliyah DKI: Lagu ‘Teruslah Melangkah’ Mayjen TNI Krido Pramono Bangkitkan Semangat Generasi Muda Berkarya
Berani lawan Judol dan Pinjol, DPR RI Yasonna H. Laoly Diteror Puluhan Telepon Misterius, PW GP Al Washliyah Desak Kemkomdigi Usut Tuntas
DPP LPPI: Publik Berhak Tahu Siapa yang Mengatur Konferensi Pers Hotman di Gedung Kejagung

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 02:19 WIB

BPK: RSUD Gayo Lues Gagal Jaga Pendapatan Retribusi, Haruskah Masyarakat Gayo Lues yang Menanggung Akibat Pelayanan RSUD Gayo Lues yang Menyusut?

Sabtu, 14 November 2026 - 01:10 WIB

BPK Sudah Peringatkan Lewat LHP untuk Gayo Lues, Mengapa Pengelolaan Gaji ASN Gayo Lues Masih Berjalan Tanpa Pengawasan yang Menggigit?

Minggu, 8 November 2026 - 22:39 WIB

Warga Desak Mabes Polri Turun ke Gayo Lues, Pembalakan Liar di Hulu Pining Harus Dibongkar Sampai ke Akarnya

Minggu, 8 November 2026 - 17:39 WIB

Banjir Bandang Terus Berulang di Pining Gayo Lues, Warga Minta Pemerintah Pusat dan Provinsi Cari Solusi Jangka Panjang

Minggu, 8 November 2026 - 13:49 WIB

Sungai Pintu Rime Meluap Usai Hujan Lebat, Banjir Bandang Terjang Pertik Pining dan Tinggalkan Tumpukan Kayu Serta Lumpur di Permukiman

Minggu, 8 November 2026 - 12:50 WIB

Progres Pembukaan Jalan TMMD ke-130 di Kodim 0113/Gayo Lues Capai 90 Persen Persen

Senin, 2 November 2026 - 21:20 WIB

Quick Response Personel Batalyon D Pelopor Bersama Masyarakat Padamkan Kebakaran Rumah di Gayo Lues

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 03:48 WIB

Sudah Hampir Setahun Pasca Bencana BNPB Pusat belum bayarkan Sewa alat Ke Pengusaha Lokal di Gayo Lues

Berita Terbaru