Kriminalisasi Aktivis dan Polemik Izin Tambang, Kapolri Didesak Copot Kapolda NTB

AGARA NOW

- Redaksi

Selasa, 28 Oktober 2025 - 22:49 WIB

50483 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MATARAM – Desakan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar segera mencopot Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Kapolda NTB) Irjen Pol Hadi Gunawan, terus menguat. Hal ini dipicu dugaan kriminalisasi terhadap salah satu aktivis di NTB sekaligus Presiden Jaringan Aktivis Nusa Tenggara Barat, yang dilaporkan oleh Kapolda NTB sendiri melalui Direktorat Siber Polri.

Laporan tersebut diduga bermula dari kritik publik yang disampaikan aktivis tersebut terkait dugaan keterlibatan pejabat kepolisian, dalam hal ini Kapolda NTB, terhadap proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah NTB. Kritik itu menyasar peran aktif Polda NTB yang dinilai tidak semestinya dalam ihwal perizinan, yang secara konstitusional menjadi kewenangan pemerintah daerah dan instansi teknis terkait, bukan aparat penegak hukum.

Terkait laporan tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan pengamat hukum mempertanyakan dasar hukum tindakan Kapolda NTB dan menilai bahwa upaya pelaporan melalui pasal-pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengandung persoalan serius. Terlebih, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 secara tegas menyatakan bahwa ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE tidak berlaku bagi badan hukum, pejabat publik, institusi negara, lembaga, maupun korporasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam putusan tersebut, disebutkan pula bahwa delik pencemaran nama baik dalam ruang digital hanya dapat dilakukan oleh perseorangan yang merasa dirugikan secara langsung sebagai individu, bukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik atau jabatan struktural.

“Pelaporan oleh Kapolda NTB terhadap seorang aktivis merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum. Tindakan ini bukan hanya cacat secara formil dan materiil, tetapi juga mencederai semangat demokrasi dan ruang kebebasan berpendapat,” ujar salah satu perwakilan jaringan aktivis dalam keterangan tertulisnya di Mataram, Selasa (28/10/2025).

Para aktivis menilai, keterlibatan Polda NTB dalam proses izin pertambangan rakyat juga patut dipertanyakan. Dugaan bahwa institusi kepolisian, khususnya Kapolda, mendesak pihak pemerintah daerah untuk menerbitkan IPR dianggap telah melampaui kewenangannya. Tidak terdapat ketentuan dalam perundang-undangan yang memberikan ruang bagi aparat kepolisian untuk menjadi fasilitator maupun inisiator dalam urusan penyelenggaraan tata kelola sumber daya alam, terlebih dalam bentuk izin pertambangan.

“Jika benar Kapolda NTB mengambil peran aktif dalam urusan pertambangan rakyat dan menggunakan posisinya untuk mendesak pemerintah daerah, maka hal ini merupakan bentuk intervensi yang keluar dari tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” lanjut pernyataan tersebut.

Mereka juga menambahkan bahwa tindakan melaporkan kritik publik yang ditujukan kepada pejabat publik dengan menggunakan pasal-pasal karet dalam UU ITE sangat potensial dimaknai sebagai bentuk intimidasi dan upaya membungkam hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat, melakukan pengawasan, dan memberikan masukan terhadap kinerja pejabat negara.

Para pihak yang menyampaikan desakan pencopotan menilai bahwa sikap Irjen Pol Hadi Gunawan telah mencederai prinsip profesionalisme dan netralitas Polri sebagai alat negara yang semestinya tunduk pada hukum, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok.

“Oleh karena itu, kami menyerukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk secara serius menindaklanjuti permasalahan ini. Tidak hanya dengan mengevaluasi, tetapi mengambil langkah konkret dalam bentuk pencopotan Kapolda NTB dari jabatannya, sekaligus melakukan pemeriksaan internal terkait kedudukannya dalam persoalan IPR tersebut,” tegas pernyataan tersebut.

Lebih jauh, mereka juga meminta Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, untuk memberikan perhatian terhadap persoalan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kebebasan sipil, dan mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan di lapangan oleh aparatur negara.

Menurut pandangan mereka, persoalan ini sudah memasuki kategori pelanggaran serius karena menyangkut integritas pejabat publik dan penegakan hukum. Apabila tindakan penyimpangan ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan sipil serta kredibilitas institusi kepolisian di mata publik.

“Penegakan hukum harus bebas dari bias kekuasaan dan kepentingan. Jika seorang aktivis dikriminalisasi karena menyampaikan kritik, maka demokrasi kita sedang dalam bahaya. Kami percaya bahwa Kapolri dan Presiden akan berpihak pada prinsip keadilan dan supremasi hukum,” tutup pernyataan itu.

Selain meminta pencopotan, mereka juga mendorong agar mekanisme etik dan disiplin internal Polri dijalankan secara terbuka, termasuk apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum oleh aparat, untuk dapat ditindak secara pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia.

Polemik dugaan kriminalisasi terhadap aktivis dalam urusan tambang rakyat di NTB ini diharapkan menjadi momentum reflektif bagi seluruh institusi penegak hukum agar bekerja dalam koridor hukum yang benar serta tidak menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan yang bukan bagian dari tugas institusionalnya. (HM)

Berita Terkait

Jelang Hari Bakti Kemenimipas ke- 2, Kanwil Ditjenpas Riau, Salurkan Bantuan Sosial Ke Panti Asuhan Al-Ikhlas
PERSIB Buka Piala Presiden 2026 dengan Kemenangan
Profesor Sutan Nasomal Sangat Mengapresiasi Penertiban Bangunan Lahan Melanggar Peruntukan Namun Jangan Lupakan Isi Perut Nasib Korbannya Di Jawa Barat
Polres Batu Bara Dorong Penjualan Hasil Panen Jagung Kelompok Tani ke Bulog Asahan – Total Sampai Saat Ini Capai 189,767 Ton
Klarifikasi Keluarga: Tuduhan Kalapas Labuhan Ruku dan Ka KPLP minta uang kepada almarhum Fanny Ismail Peranginangin tidak benar
Panen Raya Jagung di Kebun SAE, Lapas Kupang Sulap Lahan Batu Karang Jadi Simbol Ketahanan Pangan NTT
Satgaswil Kalteng Gaungkan Pencegahan Paham IRET dan Bahaya Paham Kekerasan di Kalteng Expo HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah
Lahan Kosong di Desa Sikak Kini Produktif, Polsek Cerenti Pimpin Tanam Jagung Bersama Warga

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 02:19 WIB

BPK: RSUD Gayo Lues Gagal Jaga Pendapatan Retribusi, Haruskah Masyarakat Gayo Lues yang Menanggung Akibat Pelayanan RSUD Gayo Lues yang Menyusut?

Sabtu, 14 November 2026 - 01:10 WIB

BPK Sudah Peringatkan Lewat LHP untuk Gayo Lues, Mengapa Pengelolaan Gaji ASN Gayo Lues Masih Berjalan Tanpa Pengawasan yang Menggigit?

Minggu, 8 November 2026 - 22:39 WIB

Warga Desak Mabes Polri Turun ke Gayo Lues, Pembalakan Liar di Hulu Pining Harus Dibongkar Sampai ke Akarnya

Minggu, 8 November 2026 - 17:39 WIB

Banjir Bandang Terus Berulang di Pining Gayo Lues, Warga Minta Pemerintah Pusat dan Provinsi Cari Solusi Jangka Panjang

Minggu, 8 November 2026 - 13:49 WIB

Sungai Pintu Rime Meluap Usai Hujan Lebat, Banjir Bandang Terjang Pertik Pining dan Tinggalkan Tumpukan Kayu Serta Lumpur di Permukiman

Minggu, 8 November 2026 - 12:50 WIB

Progres Pembukaan Jalan TMMD ke-130 di Kodim 0113/Gayo Lues Capai 90 Persen Persen

Senin, 2 November 2026 - 21:20 WIB

Quick Response Personel Batalyon D Pelopor Bersama Masyarakat Padamkan Kebakaran Rumah di Gayo Lues

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 03:48 WIB

Sudah Hampir Setahun Pasca Bencana BNPB Pusat belum bayarkan Sewa alat Ke Pengusaha Lokal di Gayo Lues

Berita Terbaru