Komisi III DPR Desak Polisi Tindak Gubernur Sumut Terkait Razia Pelat Aceh

AGARA NOW

- Redaksi

Minggu, 28 September 2025 - 23:13 WIB

50346 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta  — Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengeluarkan pernyataan keras terkait kebijakan kontroversial Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang melakukan razia terhadap kendaraan berpelat Aceh. Nasir menilai tindakan tersebut tidak hanya inkonstitusional, tetapi juga mengandung potensi perpecahan sosial antarwilayah.

“Cabut kebijakan itu segera. Kebijakan itu mengingkari prinsip keharmonisan antardaerah. Tanya Bobby, STNK itu produk nasional atau bukan? Tanya juga apakah dia masih mengakui Merah Putih sebagai bendera Republik Indonesia?” kata Nasir dalam keterangannya, Sabtu (28/9).

Menurutnya, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah dokumen legal nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Karena itu, tidak ada alasan yang membenarkan pembatasan kendaraan dari provinsi lain melintas di suatu daerah selama dokumen kendaraan sah dan lengkap.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini kebijakan kontra harmoni yang dilakukan oleh seseorang yang memangku jabatan sebagai gubernur. Bukan saja keliru, tapi juga berbahaya bagi sistem kenegaraan dan semangat persatuan kita,” tegas politisi asal Aceh itu.

Nasir juga menyoroti soal pendanaan infrastruktur publik, termasuk jalan raya yang digunakan oleh masyarakat lintas daerah. Ia mengingatkan bahwa dana pembangunan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan uang rakyat, tanpa memandang batas administratif provinsi.

“Semua ruas jalan di negeri ini menggunakan uang rakyat. Tidak ada dasar moral maupun hukum untuk mendiskriminasi pengguna jalan hanya karena pelat mereka berasal dari provinsi lain,” ujarnya.

Komisi III DPR RI, lanjut Nasir, mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk bergerak cepat menindak kebijakan yang dinilai melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum. Jika perlu, kata dia, aparat dapat menempuh langkah hukum terhadap pejabat yang menginisiasi kebijakan tersebut.

“Komisi III DPR RI meminta pihak kepolisian untuk menangkap Bobby jika ia tetap bersikeras. Kebijakan itu bisa membenturkan warga antardaerah dan menimbulkan potensi konflik sosial,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor transportasi dan distribusi seharusnya dilakukan oleh lembaga berwenang sesuai prosedur yang berlaku, bukan melalui tindakan sepihak oleh kepala daerah.

“Seorang gubernur sepatutnya melihat persoalan secara jernih dan menyeluruh, bukan bertindak secara parsial apalagi memanfaatkan jabatan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum,” pungkas Nasir.

Hingga berita ini dimuat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memberikan penjelasan resmi terkait polemik razia tersebut. Sementara itu, publik menanti sikap tegas aparat serta klarifikasi dari Gubernur Sumut atas tindakan yang semakin menuai kontroversi dan kekhawatiran antarmasyarakat. (*)

Berita Terkait

Agus Flores Imbau Wartawan Fast Respon se-Indonesia Kawal Penegakan Hukum Dan Pantau Kejahatan Ilegal
Menko Pangan Zulkifli Hasan Dipastikan Buka Rakernas III PJS di Batam
Menteri Agus Andrianto Resmi Buka Mubes ke-6 Pujakesuma, Dorong Kolaborasi Ketahanan Pangan dan Pelestarian Budaya
Prof DR Sutan Nasomal : Bijaksana Mengartikan Londo Ireng Sangat Penting Karena Semua Itu Adalah Saksi Sejarah
Tanpa Rompi, Tanpa Borgol, Eks Jampidsus Jadi Sorotan: PW GP Al Washliyah Desak Transparansi
Pesan dari Kalimantan Menggema hingga Jakarta, PW GP Al Washliyah DKI: Lagu ‘Teruslah Melangkah’ Mayjen TNI Krido Pramono Bangkitkan Semangat Generasi Muda Berkarya
Berani lawan Judol dan Pinjol, DPR RI Yasonna H. Laoly Diteror Puluhan Telepon Misterius, PW GP Al Washliyah Desak Kemkomdigi Usut Tuntas
DPP LPPI: Publik Berhak Tahu Siapa yang Mengatur Konferensi Pers Hotman di Gedung Kejagung

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 02:19 WIB

BPK: RSUD Gayo Lues Gagal Jaga Pendapatan Retribusi, Haruskah Masyarakat Gayo Lues yang Menanggung Akibat Pelayanan RSUD Gayo Lues yang Menyusut?

Sabtu, 14 November 2026 - 01:10 WIB

BPK Sudah Peringatkan Lewat LHP untuk Gayo Lues, Mengapa Pengelolaan Gaji ASN Gayo Lues Masih Berjalan Tanpa Pengawasan yang Menggigit?

Minggu, 8 November 2026 - 22:39 WIB

Warga Desak Mabes Polri Turun ke Gayo Lues, Pembalakan Liar di Hulu Pining Harus Dibongkar Sampai ke Akarnya

Minggu, 8 November 2026 - 17:39 WIB

Banjir Bandang Terus Berulang di Pining Gayo Lues, Warga Minta Pemerintah Pusat dan Provinsi Cari Solusi Jangka Panjang

Minggu, 8 November 2026 - 13:49 WIB

Sungai Pintu Rime Meluap Usai Hujan Lebat, Banjir Bandang Terjang Pertik Pining dan Tinggalkan Tumpukan Kayu Serta Lumpur di Permukiman

Minggu, 8 November 2026 - 12:50 WIB

Progres Pembukaan Jalan TMMD ke-130 di Kodim 0113/Gayo Lues Capai 90 Persen Persen

Senin, 2 November 2026 - 21:20 WIB

Quick Response Personel Batalyon D Pelopor Bersama Masyarakat Padamkan Kebakaran Rumah di Gayo Lues

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 03:48 WIB

Sudah Hampir Setahun Pasca Bencana BNPB Pusat belum bayarkan Sewa alat Ke Pengusaha Lokal di Gayo Lues

Berita Terbaru