Kepala Desa di Aceh Tenggara Ditahan, Diduga Selewengkan Dana Desa Rp476 Juta

AGARA NOW

- Redaksi

Jumat, 10 Oktober 2025 - 22:04 WIB

50290 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kutacane — Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara resmi menahan Kepala Desa Lembah Haji, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, berinisial HM, terkait dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2022 dan 2023. HM diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menggelapkan dana desa hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp476 juta lebih.

Proses penahanan dilakukan pada Kamis malam, 9 Oktober 2025, usai penyidik Kejaksaan menyelesaikan pemeriksaan terhadap HM. Saat digiring menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, HM telah mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.

“Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang cukup, tersangka HM resmi kami tahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana desa,” kata Kepala Kejari Aceh Tenggara, Lilik Setiyawan, dalam konferensi pers di kantor Kejari, Kamis (9/10/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lilik menjelaskan, proses penyidikan kasus ini telah berlangsung sejak Mei 2025. Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-01/L.1.20/Fd.1/05/2025 pada 7 Mei 2025, kemudian diperbarui dengan surat perintah baru tertanggal 10 Juni 2025. HM secara resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor R-16/L.1.20/Fd.1/10/2025 yang terbit pada hari penahanan.

Dalam perkara ini, Kejaksaan merujuk pada Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHP-KKN) yang diterbitkan Inspektorat Aceh Tenggara Nomor 700/225/LHP-KKN/IK/2025. Dari hasil audit tersebut ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp476.692.348.

Bersama seorang aparatur desa lainnya yang menjabat sebagai Kaur Keuangan berinisial ZP, HM mengambil dana desa secara tunai dari Bank Aceh Syariah. Dana tersebut kemudian tidak digunakan sepenuhnya untuk kegiatan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBK). Sebagian besar dana tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi.

“HM menggunakan dana desa secara sepihak, menjalankan kegiatan tanpa melibatkan perangkat desa maupun Badan Permusyawaratan Kute (BPK). Bahkan laporan pertanggungjawaban dibuat secara sepihak dan penuh tekanan,” jelas Lilik.

Penyidik menemukan adanya dugaan tanda tangan perangkat desa pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dilakukan di bawah tekanan. Jika tidak menuruti permintaan tersangka, mereka diancam akan diberhentikan dari jabatannya.

“Selain kegiatan fiktif, beberapa pengeluaran yang dilakukan HM tidak tercantum dalam APBK 2022 dan 2023 dan tidak disertai bukti pertanggungjawaban resmi,” lanjut Lilik.

Atas perbuatannya, HM diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3, juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Untuk kepentingan penyidikan lanjutan, tersangka HM akan menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama di Lapas Kelas IIB Kutacane. Kajari memastikan bahwa pihaknya akan terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam perkara ini sembari mengamankan alat bukti tambahan.

Kejaksaan menegaskan komitmen memberantas praktik korupsi di tingkat pemerintahan desa, khususnya terkait penyalahgunaan Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.

Laporan : Salihan Beruh

Berita Terkait

Safari Subuh Jadi Ruang Kebersamaan, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Forkopimda Perkuat Sinergi dengan Masyarakat
Dugaan Penyimpangan Anggaran Proyek Jalan Biak Muli Rp1,29 Miliar, Realisasi Fisik Diduga Menyimpang dari Spesifikasi Kontrak
Warga Minta Inspektorat Audit Dana Desa Rikit Bambel, Rp20 Juta Dana Darurat Bencana Dipertanyakan
Skema 10/40 Penjualan Material Banjir di Bambel Terbongkar, Janji Rp10 Ribu Untuk Pemilik Tanah dan Rp40 Ribu Untuk Desa, Faktanya Pemilik Lahan Tak Dapat Sepeserpun
Koordinasi Amburadul, Ekskavator Menganggur Berjam-jam: Penanganan Sumbatan Jembatan Kuning I Aceh Tenggara Dinilai Lamban
Pengakuan Kalapas Kutacane Jadi Bumerang, Sudah Tahu Ical Sakit dan Butuh Ambulans Tapi Tetap Berujung Kematian
Untuk Apa 18 Alat Berat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pusat Jika 6 Tidak Hidup, Bupati Minta Pusat Ganti Sekarang Juga
Banjir Kembali Rendam Desa Kuning I, Tanggul Menipis Warga Khawatir Gagal Panen dan Rumah Terendam

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 02:19 WIB

BPK: RSUD Gayo Lues Gagal Jaga Pendapatan Retribusi, Haruskah Masyarakat Gayo Lues yang Menanggung Akibat Pelayanan RSUD Gayo Lues yang Menyusut?

Sabtu, 14 November 2026 - 01:10 WIB

BPK Sudah Peringatkan Lewat LHP untuk Gayo Lues, Mengapa Pengelolaan Gaji ASN Gayo Lues Masih Berjalan Tanpa Pengawasan yang Menggigit?

Minggu, 8 November 2026 - 22:39 WIB

Warga Desak Mabes Polri Turun ke Gayo Lues, Pembalakan Liar di Hulu Pining Harus Dibongkar Sampai ke Akarnya

Minggu, 8 November 2026 - 17:39 WIB

Banjir Bandang Terus Berulang di Pining Gayo Lues, Warga Minta Pemerintah Pusat dan Provinsi Cari Solusi Jangka Panjang

Minggu, 8 November 2026 - 13:49 WIB

Sungai Pintu Rime Meluap Usai Hujan Lebat, Banjir Bandang Terjang Pertik Pining dan Tinggalkan Tumpukan Kayu Serta Lumpur di Permukiman

Minggu, 8 November 2026 - 12:50 WIB

Progres Pembukaan Jalan TMMD ke-130 di Kodim 0113/Gayo Lues Capai 90 Persen Persen

Senin, 2 November 2026 - 21:20 WIB

Quick Response Personel Batalyon D Pelopor Bersama Masyarakat Padamkan Kebakaran Rumah di Gayo Lues

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 03:48 WIB

Sudah Hampir Setahun Pasca Bencana BNPB Pusat belum bayarkan Sewa alat Ke Pengusaha Lokal di Gayo Lues

Berita Terbaru