Kutacane — Universitas Gunung Leuser (UGL), Sabtu (11/10/2026), menggelar Dialog Konsultatif Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan proses persiapan penegerian, sebagai bagian dari langkah strategis menuju transformasi kelembagaan menjadi perguruan tinggi negeri. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula utama kampus UGL, Kutacane, Aceh Tenggara, dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan pendidikan daerah serta civitas akademika UGL.
Acara dialog dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Tenggara, Yusrizal, ST. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa gagasan penegerian Universitas Gunung Leuser tidak hanya sebatas perubahan status administratif, melainkan merupakan strategi jangka panjang untuk membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas dan meningkatkan mutu pendidikan di kawasan Aceh Tenggara dan sekitarnya.
“Usulan penegerian Universitas Gunung Leuser bukan sekadar perubahan status administratif, melainkan langkah strategis untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Aceh Tenggara dan sekitarnya,” ujar Yusrizal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama dari Universitas Teuku Umar (UTU), yakni Wakil Rektor I UTU, Prof. Dr. M. Aman Yaman, M.Agric.Sc, dan anggota Tim Re-AIPT UTU, Ir. Agam Rizky, S.Pt., M.Si. Kehadiran keduanya diharapkan dapat memberikan perspektif dan pengalaman teknis dalam proses peningkatan akreditasi institusi serta tahapan prosedural menuju penegerian.
Ketua Yayasan Pendidikan Gunung Leuser, Drs. H. Jamanudin, M.AP, menyampaikan bahwa dialog ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem dan tata kelola kampus sejalan dengan standar yang ditetapkan dalam akreditasi. Ia optimistis bahwa tim UGL mampu merampungkan seluruh dokumen dan kelengkapan data akreditasi yang menjadi persyaratan utama penegerian sebelum akhir tahun 2025.
“Ini fase yang sangat penting. Kita sedang menyusun satu per satu fondasi yang menjadi syarat formal dan esensial dalam proses penegerian. Target kita akhir 2025 semua dokumen sudah siap,” ujar Jamanudin.
Rektor UGL, Dr. Indra Utama, M.Pd., turut menyampaikan bahwa masyarakat Aceh Tenggara menyimpan harapan besar terhadap perubahan status universitas ini. Menurutnya, penegerian kampus akan berdampak signifikan terhadap daya saing institusi, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemerataan akses pendidikan tinggi di daerah pedalaman.
“Penegerian adalah dambaan masyarakat Aceh Tenggara sejak lama. Kami ingin membawa kampus ini menjadi ujung tombak pendidikan tinggi yang tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga memberi dampak langsung ke masyarakat,” kata Indra Utama.
Dalam paparannya, Prof. Dr. M. Aman Yaman menilai bahwa peluang UGL untuk menjadi perguruan tinggi negeri sangat terbuka. Ia menyebut bahwa dengan komitmen seluruh pihak serta kerja sama yang solid, seluruh tahapan yang dibutuhkan untuk perubahan status dapat dituntaskan secara bertahap.
“Dengan pemenuhan syarat akreditasi dan kerja sama semua pihak, langkah ini sangat mungkin terwujud,” ujarnya.
Dialog konsultatif ini digelar dalam tiga sesi dan dihadiri oleh jajaran pimpinan UGL, dosen, staf administrasi, serta perwakilan dari sejumlah dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara. Seluruh peserta menunjukkan komitmen bersama yang kuat dalam mempercepat proses penegerian universitas yang telah menjadi impian masyarakat setempat sejak lama.
Saat ini, Universitas Gunung Leuser memiliki lebih dari 3.600 mahasiswa aktif yang tersebar di sembilan program studi di bawah lima fakultas. Status akreditasi institusi saat ini adalah “Baik”, dan proses peningkatan akreditasi menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung kelayakan penegerian.
Dengan terselenggaranya dialog ini, Universitas Gunung Leuser menunjukkan keseriusannya dalam menapaki jalan menuju perguruan tinggi negeri. Semua pihak berharap, langkah ini menjadi awal dari babak baru dalam sejarah pendidikan tinggi di Aceh Tenggara, yang mampu mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.
