Ogan Ilir – Pernyataan mengejutkan kembali datang dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir (OI), drg. Suryadi Muchzal, M.Kes. Ia menegaskan bahwa anggaran perjalanan dinas sebesar Rp11,2 miliar yang tercatat dalam sistem benar adanya, dan disebut sudah sesuai dengan juknis Kementerian Kesehatan RI.
“Anggaran perjalanan dinas Rp11 miliar itu memang benar adanya, dan bersumber dari DAK nonfisik Kementerian Kesehatan. Itu dialokasikan untuk program-program di 25 puskesmas se-Kabupaten Ogan Ilir,” ujar Suryadi saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (3/10/2025).
Menurutnya, proses pengajuan sudah dimulai sejak 2024 melalui rencana program, lalu disetujui kementerian dan muncul dalam bentuk gelondongan Rp10,7 miliar di RUP. Setelah juknis keluar pada Mei 2025, barulah dana itu dibagi untuk berbagai kegiatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Disebutkan, kegiatan yang tercantum antara lain: Pelayanan kesehatan ibu hamil Rp541 juta.
Perjalanan dinas pemberian makanan tambahan MP-ASI Rp200 juta dibagi ke 25 puskesmas.
Pelaporan kematian ibu/bayi Rp14 juta, dengan distribusi berbeda-beda di tiap puskesmas.
Pendidikan dasar Rp958 juta untuk skrining dan pembinaan anak sekolah. Program kesehatan penyakit tidak menular serta turun lapangan puskesmas.
“Jadi dana perjalanan dinas itu memang untuk kegiatan puskesmas, kader posyandu, maupun kegiatan kesehatan masyarakat lainnya,” tegasnya.
Namun, fakta di lapangan justru menimbulkan tanda tanya besar. Beberapa kepala puskesmas di OI sebelumnya mengaku tidak tahu-menahu soal adanya anggaran perjalanan dinas miliaran rupiah tersebut. Yang mereka terima selama ini hanya dana BOK, dan jumlahnya jauh lebih kecil — bahkan tak pernah tembus ratusan juta per tahun.
Pertanyaan pun menggantung di benak publik:
Jika benar Rp11 miliar itu untuk puskesmas, mengapa pihak puskesmas sendiri merasa tak tahu-menahu?
Apakah anggaran ini memang benar-benar terealisasi untuk pelayanan, atau hanya berhenti sebagai angka di atas kertas?
Rakyat Ogan Ilir layak mendapatkan jawaban transparan. Karena uang miliaran ini bukan milik pejabat, bukan pula sekadar angka di laporan — ini uang rakyat, yang seharusnya kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan kesehatan nyata. @red
