Aktivis GMNI Apresiasi Kejari Agara Bongkar Kasus Jembatan Silayakh, Dorong Usut Perjalanan Dinas Inspektorat

AGARA NOW

- Redaksi

Kamis, 25 September 2025 - 19:17 WIB

50386 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUTACANE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara mendapat apresiasi dari kalangan aktivis mahasiswa atas keberhasilannya mengungkap kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Silayakh yang bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2022–2023. Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Aceh Tenggara, Adrian Pelis, menilai langkah tersebut menjadi bentuk nyata komitmen penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di daerah.

“Kita patut memberikan apresiasi kepada Kajari Aceh Tenggara, Bapak Lilik Setiyawan, beserta jajaran penyidik tindak pidana khusus yang telah bekerja secara serius dan profesional hingga menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Kerugian negara yang ditimbulkan lebih dari Rp2,6 miliar,” ujar Adrian kepada media di Kutacane, Kamis (25/9/2025).

Adrian mengatakan, keberhasilan Kejari dalam mengungkap kasus tersebut tidak hanya menjadi langkah maju dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga mencerminkan keseriusan lembaga penegak hukum dalam menangani proyek-proyek yang terindikasi bermasalah di Aceh Tenggara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Penanganan kasus Jembatan Silayakh ini bisa menjadi contoh bagi aparat penegak hukum lainnya. Banyak kasus serupa yang perlu mendapat perhatian serius, di antaranya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” ujarnya.

Aktivis GMNI itu juga menyoroti potensi penyimpangan lainnya di lingkungan pemerintah daerah, terutama dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas di Inspektorat Aceh Tenggara. Ia mendesak Kejari untuk segera membidik dan membuka penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran anggaran perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2022 hingga 2024.

“Kami dari GMNI Aceh Tenggara mendorong agar anggaran perjalanan dinas Inspektorat menjadi atensi pihak Kejari. Bila dalam proses penyelidikan ditemukan indikasi penyimpangan, tentu kami berharap bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. Transparansi pengelolaan anggaran wajib ditegakkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa persoalan ADD yang belakangan cukup sering mencuat ke publik juga memerlukan keseriusan penanganan dari aparat penegak hukum. Menurutnya, banyak laporan dari masyarakat namun belum menghasilkan tindak lanjut yang signifikan.

“Kasus-kasus dugaan penyelewengan ADD sering muncul bahkan sampai dilaporkan oleh masyarakat, namun hingga kini belum menunjukkan hasil yang konkret, baik dari APIP maupun instansi hukum lainnya,” sebutnya.

Adrian berharap keberanian Kejari Aceh Tenggara dapat semakin diperkuat, termasuk dalam menggali potensi penyalahgunaan di internal lembaga pengawas daerah. Ia mencontohkan sukses Kejari Aceh Besar yang berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi perjalanan dinas di Inspektorat setempat.

“Jika Kejari Aceh Besar mampu mengungkap korupsi dalam perjalanan dinas Inspektorat, maka kami percaya Kejari Agara pun bisa melakukan hal yang sama. Tinggal sejauh mana keberanian dan komitmen untuk menegakkan supremasi hukum secara profesional,” ujarnya mengakhiri.

Dorongan dari GMNI Aceh Tenggara ini dinilai sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawal integritas anggaran dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Laporan : Salihan Beruh

Berita Terkait

Safari Subuh Jadi Ruang Kebersamaan, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Forkopimda Perkuat Sinergi dengan Masyarakat
Dugaan Penyimpangan Anggaran Proyek Jalan Biak Muli Rp1,29 Miliar, Realisasi Fisik Diduga Menyimpang dari Spesifikasi Kontrak
Warga Minta Inspektorat Audit Dana Desa Rikit Bambel, Rp20 Juta Dana Darurat Bencana Dipertanyakan
Skema 10/40 Penjualan Material Banjir di Bambel Terbongkar, Janji Rp10 Ribu Untuk Pemilik Tanah dan Rp40 Ribu Untuk Desa, Faktanya Pemilik Lahan Tak Dapat Sepeserpun
Koordinasi Amburadul, Ekskavator Menganggur Berjam-jam: Penanganan Sumbatan Jembatan Kuning I Aceh Tenggara Dinilai Lamban
Pengakuan Kalapas Kutacane Jadi Bumerang, Sudah Tahu Ical Sakit dan Butuh Ambulans Tapi Tetap Berujung Kematian
Untuk Apa 18 Alat Berat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pusat Jika 6 Tidak Hidup, Bupati Minta Pusat Ganti Sekarang Juga
Banjir Kembali Rendam Desa Kuning I, Tanggul Menipis Warga Khawatir Gagal Panen dan Rumah Terendam

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 02:19 WIB

BPK: RSUD Gayo Lues Gagal Jaga Pendapatan Retribusi, Haruskah Masyarakat Gayo Lues yang Menanggung Akibat Pelayanan RSUD Gayo Lues yang Menyusut?

Sabtu, 14 November 2026 - 01:10 WIB

BPK Sudah Peringatkan Lewat LHP untuk Gayo Lues, Mengapa Pengelolaan Gaji ASN Gayo Lues Masih Berjalan Tanpa Pengawasan yang Menggigit?

Minggu, 8 November 2026 - 22:39 WIB

Warga Desak Mabes Polri Turun ke Gayo Lues, Pembalakan Liar di Hulu Pining Harus Dibongkar Sampai ke Akarnya

Minggu, 8 November 2026 - 17:39 WIB

Banjir Bandang Terus Berulang di Pining Gayo Lues, Warga Minta Pemerintah Pusat dan Provinsi Cari Solusi Jangka Panjang

Minggu, 8 November 2026 - 13:49 WIB

Sungai Pintu Rime Meluap Usai Hujan Lebat, Banjir Bandang Terjang Pertik Pining dan Tinggalkan Tumpukan Kayu Serta Lumpur di Permukiman

Minggu, 8 November 2026 - 12:50 WIB

Progres Pembukaan Jalan TMMD ke-130 di Kodim 0113/Gayo Lues Capai 90 Persen Persen

Senin, 2 November 2026 - 21:20 WIB

Quick Response Personel Batalyon D Pelopor Bersama Masyarakat Padamkan Kebakaran Rumah di Gayo Lues

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 03:48 WIB

Sudah Hampir Setahun Pasca Bencana BNPB Pusat belum bayarkan Sewa alat Ke Pengusaha Lokal di Gayo Lues

Berita Terbaru