Jakarta, 15 September 2025 – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mualem, meminta agar revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), yang tengah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Pemerintah Pusat, tetap berpegang teguh pada semangat dan substansi Perjanjian Damai MoU Helsinki yang ditandatangani pada 2005 silam. Menurut Mualem, revisi UUPA harus mencerminkan janji-janji politik yang telah tertuang dalam perjanjian damai sebagai fondasi khusus bagi Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Aceh menanggapi perkembangan pembahasan revisi UUPA yang hingga kini masih berlangsung di tingkat badan legislasi DPR RI. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas perjanjian damai agar perubahan dalam regulasi tidak mengaburkan makna substantif dari kekhususan Aceh yang telah disepakati 20 tahun lalu dalam perundingan Helsinki.
“Kami harap DPR RI dan Pemerintah Pusat dapat segera menyelesaikan revisi UUPA. Hasil revisinya juga harus sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian damai MoU Helsinki,” ujar Mualem dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Aceh juga menyampaikan apresiasinya kepada Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh, yang selama ini aktif menyuarakan kepentingan Aceh di tingkat pusat. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ketua Forbes TA Khalid yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan kekhususan Aceh, sekaligus menjadi jembatan aspirasi rakyat Aceh di lingkup pembahasan legislasi nasional.
“Terima kasih kepada Ketua Forbes DPR/DPD RI asal Aceh dan juga kepada seluruh Anggota Forbes DPR/DPD RI. Bersama Pak Ketua TA Khalid, mereka telah bersuara lantang menyampaikan aspirasi dan harapan kami seluruh rakyat Aceh,” ucap Mualem.
Di tengah upaya revisi yang sedang berjalan, Mualem juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Aceh untuk terus memberikan dukungan dan doa. Ia menyebut peran publik sangat penting dalam mengawal proses ini agar hasil akhir revisi tidak menyisakan pasal-pasal yang mengambang ataupun norma hukum yang sulit diimplementasikan di lapangan.
Mualem menekankan bahwa komitmen terhadap perdamaian dan otonomi yang telah diperjuangkan bersama harus dijaga dengan membangun kekompakan dan solidaritas rakyat Aceh dalam mendukung penyusunan produk hukum yang sesuai dengan MoU Helsinki. Ia mengingatkan kembali bahwa implementasi UUPA merupakan pilar penting dalam keberlanjutan damai yang menjadi harapan bersama.
“Masyarakat Aceh harus kompak dalam mengawal revisi UUPA agar hasilnya tidak menyisakan pasal yang mengambang dan sulit dilaksanakan. Kita harus bersatu padu dan seiring sejalan memperjuangkan serta mengawal agar hasil revisi UUPA benar-benar sesuai dengan MoU Helsinki dan tidak ada lagi pasal yang sulit diterapkan,” ucapnya.
Gubernur juga menegaskan kembali komitmen Pemerintah Aceh terhadap perdamaian sebagai hasil dari perjuangan panjang dan kesepakatan politik yang telah menempatkan Aceh dalam arah pembangunan yang damai, demokratis, dan bermartabat. Namun, ia mengingatkan Pemerintah Pusat untuk tetap konsisten menjalankan kewajiban yang tertuang dalam butir-butir MoU Helsinki.
“Kami komit dengan perdamaian, maka Pemerintah Pusat juga harus komit dengan perjanjiannya dalam MoU Helsinki. Mari kita rawat perdamaian dan mari kita bangun Aceh,” pungkas Mualem.
Pembahasan revisi UUPA sendiri menjadi salah satu agenda strategis yang sangat dinantikan publik Aceh. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang mengatur kekhususan Aceh, termasuk dalam bidang politik lokal, pengelolaan sumber daya alam, hukum adat, dan kelembagaan khusus. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam undang-undang tersebut diharapkan tidak mengurangi hak-hak istimewa yang telah diakui dan disepakati dalam kerangka perdamaian.***
