Kutacane — Masyarakat Desa Kute Makmur, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, mempersoalkan transparansi pengelolaan dana ketahanan pangan dan dana Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Dalam musyawarah desa yang digelar Rabu (22/10/2025) sore, warga menuntut kejelasan alur penggunaan dana tersebut yang dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara terbuka.
Musyawarah yang berlangsung sejak pukul 15.15 WIB dihadiri unsur aparatur pemerintah desa, perwakilan Forkopimcam Babul Makmur, perangkat TNI/Polri, serta pendamping desa dan pendamping lokal desa. Dalam forum tersebut, sejumlah warga secara aktif menyampaikan pertanyaan dan keberatan mengenai pengelolaan dua sumber anggaran desa yang dinilai tidak transparan.
Salah seorang warga, Bambang Sitepu, mempertanyakan pengelolaan dana ketahanan pangan sebesar Rp135 juta dan dana BUMK senilai Rp47 juta yang sebelumnya tidak pernah disampaikan dalam forum desa atau diumumkan kepada masyarakat. Ia menilai, proses penyaluran maupun penggunaannya dilakukan tanpa musyawarah dan cenderung tertutup.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dulu saya pernah tanya soal dana BUMK, katanya tidak ada. Tapi sekarang justru dibagikan tanpa pemberitahuan. Ini yang membuat kami bingung dan bertanya-tanya,” ujar Bambang.
Kritik serupa juga disampaikan oleh warga lainnya, yang menyoroti indikasi rangkap jabatan dalam struktur pemerintahan desa. Dalam forum tersebut, seorang ibu rumah tangga mempertanyakan apakah Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Robinson Silalahi, juga boleh merangkap sebagai Ketua BUMK. Pertanyaan tersebut mengemuka karena warga menilai rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan kelemahan dalam pengawasan.
Menanggapi hal itu, Robinson Silalahi menjelaskan bahwa dana ketahanan pangan digunakan untuk kegiatan penggadaian lahan seluas 0,25 hektare milik Bapak Tamba dengan nilai Rp25 juta, berlaku selama tiga tahun. Sementara dana BUMK yang tersimpan di Bank Syariah Indonesia, menurutnya, saat ini berjumlah Rp183 juta.
Penjelasan tersebut tidak sepenuhnya meredakan kecurigaan warga. Ketegangan semakin meningkat ketika seorang warga lainnya, Babel Sianturi, mengusulkan agar dana yang digunakan dikembalikan terlebih dahulu sebelum disepakati langkah selanjutnya melalui musyawarah ulang. Ia menilai penggunaan dana tanpa partisipasi masyarakat telah melanggar prinsip tata kelola pemerintahan desa yang semestinya terbuka dan melibatkan warga.
Setelah berlangsung hampir dua jam, forum akhirnya menyepakati akan diadakannya musyawarah lanjutan dalam waktu satu pekan ke depan. Kesepakatan tersebut juga dimuat dalam bentuk perjanjian tertulis sebagai bentuk komitmen untuk menyelesaikan persoalan secara terbuka, musyawarah, dan tertib administrasi.
Musyawarah desa itu turut dihadiri Pj Kepala Desa Kute Makmur Ronald Sigiro, A.Md; Kasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Babul Makmur Handap, S.E.; Aipda Amar Nasution mewakili Kapolsek Babul Makmur; Danposramil Pelda R. Sagala; Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta tim dari pendamping desa wilayah Kecamatan Babul Makmur.
Permintaan keterbukaan dalam pengelolaan dana publik tersebut mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi di tingkat pemerintahan desa. Isu ini menunjukkan pentingnya pengawasan sosial sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang sehat, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan di desa.
(Yasir Asbalah)
